Usut Proyek Mangkrak di Ancol, DPRD DKI Jakarta Bakal Bentuk Pansus

Taman Impian Jaya Ancol meluncurkan logo baru dengan tagline 'Heaven of Wonder' di Stone Area Symphony of The Sea berupa peresmian dan penandatanganan prasasti (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta DPRD DKI Jakarta berencana membentuk tim panitia khusus (Pansus) guna mengusut permasalahan yang tengah terjadi di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA). Pasalnya, anggota dewan mendapati sejumlah proyek mangkrak di kawasan Ancol.

Usul pembentukan Pansus ini muncul dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, membahas polemik proyek mangkrak di dalam kawasan wisata Ancol.

"Saya pikir kita harus fokus di sini, bila perlu kita buat pansusnya. Saya mengusulkan dari Komisi B supaya membuat pansus Ancol ini karena ternyata masalah atau persoalan yang ada di Ancol ini sangat besar," kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Dia mengaku terkejut saat mendengar permasalahan yang tengah dialami Ancol, terutama perihal proyek Hotel Marriot hingga Mall ABC. Dirinya kaget karena persoalan ini baru diungkapkan sekarang ke anggota dewan.

“Saya sangat terkejut mendengarkan ini semua, selama 2-3 tahun saya di DPRD DKI saya tidak pernah tau persoalan-persoalan ini, saya pikir kita perlu fokus di sini," kata Pandapotan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai dibentuknya tim pansus perlu dilakukan karena permasalahan yang dimiliki Ancol tidak hanya soal mangkraknya pembangunan Hotel Marriot dan Mall ABC saja. Dia juga menyoroti permasalahan lahan yang terjadi di kawasan Ancol.

"Ini benar-benar kita harus bikin tim pansus nya, saya pikir ini akan kita gali, dan kita perlu untuk sering berdiskusi dengan pihak Ancol," jelas dia.

2 dari 2 halaman

Khawatir Akan Kondisi Bisnis Ancol

Lebih lanjut, Pandapotan juga khawatir dengan kondisi bisnis Ancol saat ini.

Mengingat, sebagai salah satu perusahaan terbuka di DKI Jakarta, Ancol dinilai tertutup dari anggota dewan.

"Saya tidak tahu bagaimana laporannya ini ke OJK, ini kan perusahaan terbuka. Apa memang dilaporkan kesana namun tidak dilaporkan ke DPRD DKI, padahal kita mitra nya," jelas dia.